Peraturan Pemerintah
Informasi Terbaru  | Isi Buku Tamu  | Lihat Buku Tamu  | Download  | Home 
 
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2000
TENTANG
PENGENDALIAN KERUSKAN TANAH
UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

 

UMUM

Tanah sebagai salah satu komponen lahan, bagian dari ruang daratan dan lingkungan hidup dalam wilayah Kedaulatan Republik Indonesia, merupakan Karunia Tuhan yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Tanah memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Di samping sebagai ruang hidup, tanah memiliki fungsi produksi, yaitu antara lain sebagai penghasil biomassa, seperti bahan makanan, serat, kayu dan bahan obat-obatan. Selain itu, tanah juga berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup secara umum.
 
Karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi tanah, dengan tujuan melestarikan dan meningkatkan kemampuan produksi dan pelestarianya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan tanah harus dilakukan dengan bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Agar tanah dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan maka kegiatan pengendalian perusakan tanah menjadi sangat penting.
 
Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu adanya kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa (pertanian, perkebunan dan hutan tanaman) sangat diperlukan. Hutan tanaman merupakan hasil budi daya, bukan hutan alami. Oleh karena itu istilah yang dipakai dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hutan tanaman. Penekanan pada produksi biomassa juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan produksi biomassa sangat mutlak mempersyaratkan mutu tanah sebagai media pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
 
Pemanfaatan tanah tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang dilakukan oleh orang pada hamparan lahan yang ditempatinya dan lingkungan hidup. Dengan demikian pemanfaatan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan ruang kawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pokok-pokok pengaturannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 
Kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat terjadi karena tindakan orang, baik di areal produksi biomassa maupun karena adanya kegiatan lain di luar areal produksi biomassa yang dapat berdampak terhadap terjadinya kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Bagi pengendalian kerusakan tanah di luar areal produksi biomassa diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Selain dari pada itu, kerusakan tanah dapat pula terjadi akibat proses alam. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur kerusakan akibat tindakan manusia. Meskipun demikian, kerusakan yang terjadi karena proses alam tidak berarti tidak ditanggulangi. Namun, tanggung jawab penanggulanganya merupakan kewajiban Pemerintah.
 
PASAL DEMI PASAL
 
Pasal 1    

    Cukup jelas

Pasal 2

    Cukup jelas

Pasal 3

Pengendalian kerusakan tanah dilakukan dalam rangka Konservasi sehingga sumber daya tanah dapat didayagunakan sesuai dengan atau tidak melebihi daya dukungnya.

Pasal 4

    Cukup jelas

Pasal 5

    Ayat (1)

Penetapan Kriteria baku kerusakan tanah nasional tersebut didasarkan pada sifat-sifat dasar tanah yang menentukan mutu dan fungsi tanah sebagi faktor produksi biomassa.

   Ayat (2)     

Cukup jelas

    Ayat (3)   

Cukup jelas

Pasal 6

   Ayat (1)

Cukup jelas

    Ayat (2)

Cukup jelas

    Ayat (3)

Penetapan kriteria baku kerusakan tanah di daerah yang lebih ketat diterapkan apabila kondisi tanah di daerah tersebut lebih rentan terhadap kerusakan dinbandingkan kondisi rata-rata nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tanah dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait yang telah ada (data sekunder) dan/atau melakukan pengamatan dan pengukuran sejumlah parameter langsung di lapangan, jika data sekunder belum mencukupi atau diperlukan data yang lebih mutakhir dari lapngan karena diduga telah terjadi perubahan yang mendasar. Pengamatan dilakukan untuk semua parameter sift dasar tanah, potensi sumber kerusakan, kondisi iklim dan topografi serta penggunaan tanah.

Sifat dasar tanah mencakup sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologi tanah. Sifat fisik tanah antara lain meliputi kedalaman tanah, tekstur, pori dan kandungan air. Sifat kimia tanah antara lain meliputi pH, kandungan garam. Sifat biologi tanah terutama berkaitan dengan jumlah jasad renik (mikroba) yang terkandung di dalam tanah.

Kondisi iklim dan geografi yang perlu diteliti meliputi antara lain curah hujan, intensitas penyinaran matahari, ketinggian (elevasi) dan morfologi.

Potensi sumber kerusakan tanah berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan penggunaan tanah untuk pertanian, perkebunan dan hutan tanaman, termasuk kegiatan lainya yang berada di luar areal produksi biomassa antara lain kegiatan pertambangan, permuiman dan industri.

Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan hasil bentukan alami (misalnya hutan, alang-alang dan semak), maupun hasil bentukan buatan sebagai cerminan budaya (misalnya permukiman, kebun, dan taman).

Ayat (2)

Cukup jelas      

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peta kondisi tanah daerah kabupaten/Kota dapat digunakan untuk menyusun peta propinsi dengan cara menggabungkan peta kondisi tanah daerah Kabupaten/Kota. Peta kondisi tanah daerah Propinsi digambarkan dengan skala minimal 1 : 250.000 agar bisa didintegrasikan dengan peta tematik lain untuk merumuskan arahan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah membandingkan antara kondisi tanah degan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa sehingga dapat diketahui rusak tidaknya tanah. Tanah dikatakan rusak apabila salah satu parameter kriteria baku kerusakan tanah terlampaui.

Pasal 11

Pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat dilakukan dengan cara antara lain :

  1. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan kegiatanya dengan peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
  2. Setiap uasaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap tanah untuk produksi biomassa wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
  3. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak besar dan penting tehadap tanah untuk produksi biomassa wajib untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UPL) untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.       

Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin dan yang tidak memerlukan izin.

Usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin antara lain kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan melakukan UKL dan UPL.

Contoh izin yang dimaksud antara lain izin usaha pertanian untuk usaha di bidang pertanian, izin usaha perkebunan untuk usaha di bidang perkebunan, izin usaha kehutanan untuk usaha di bidang hutan tanaman. 

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan izin antara lain kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten).

Pasal 12

Ayat (1)

Penanggulangan kerusakan tanah dapat dilakukan dengan cara antara lain:

  1. memperbaiki pengolahan dalam proses produksi; dan/atau
  2. mengurangi produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pemulihan kondisi tanah dilakukan dengan cara antara lain:

  1. penanaman dengan tumbuhan yang cocok dengan kondisi tanah dan lingkungan sekitarnya;
  2. melakukan tindakan ameliorasi dengan menggunakan bahan-bahan seperti pupuk, bahan organik dan kapur; dan/atau
  3. melakukan tindakan konservasi tanah seperti pembuatan teras atau bangunan sipil teknis lain, penanaman tanaman penutup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi teknis yang bersangkutan adalah:

  1. instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan perkebunan untuk kegiatan di bidang pertanian dan perkebunan; atau
  2. instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang kehutanan untuk kegiatan di bidang hutan tanaman.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

yang dimaksud dengan pengawasan secara periodik misalnya pengawasan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan pengawasan intensif dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering daripada pengawasan periodik.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud pejabat daerah setempat antara lain Kepala desa, Lurah, Camat,

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Tindakan penghentian pelanggaran tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kerusakan dan memulihkan kerusakan tanah yang terjadi, sehingga kerugian dapat dicegah sekecil mengkin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Peningkatan kesadaran masyarakat tersebut dapat dilakukan antara lain melalui:

  1. peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang konservasi tanah;
  2. bimbingan teknis;
  3. pendidikan dan pelatihan;
  4. pemberian insentif bagi orang yang dianggap berjasa dalam bidang konservasi tanah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kerusakan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mendukung perlindungan tanah antara lain membiarkan lahan pertanian tidak ditanami dalam kurun waktu tertentu, pergiliran tanaman , tumpang sari dan pembuatan terrasering.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Hak atas informasi tentang kondisi tanah, status kerusakan tanah untuk produksi biomassa, rencana pelaksanaan serta hasil pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, dan kegiatan-kegiatan yang berpoptensi merusak tanah merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi tersebut akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran dalam pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi tersebut dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat.

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi merupakan pendorong bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian kerusakan tanah.

Peran masyarakat meliputi antara lain menyampaikan saran dan pendapat tentang kebijakan pengendalian kerusakan tanah serta berpartisipasi aktif dalam pengendalian kerusakan tanah.

 Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4068

kembali