Keputusan Kepala Bapedal
Informasi Terbaru  | Isi Buku Tamu  | Lihat Buku Tamu  | Download  | Home 
 

 

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : KEP-205/BAPEDAL/07/1996
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
SUMBER TIDAK BERGERAK

 
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Menimbang :

  1. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, perlu dirumuskan pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;

 

Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
  5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
  6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-16/MENLH/4/1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Langit Biru;
  7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-135 Tahun 1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-136 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah (Bapedal Wilayah).

 

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
SUMBER TIDAK BERGERAK

Pasal 1

  1. Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak ini diperlukan sebagai pedoman teknis dalam upaya pengendalian pencemaran udara bagi:

    1. Instansi terkait;
    2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Daerah Istimewa, Gubernur Daerah Khusus Ibukota dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
    3. Penanggung jawab kegiatan dari sumber tidak bergerak.

  2. Pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

    1. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang meliputi:

      1. Mekanisme kunjungan Pendahuluan;
      2. Periode pemantauan;
      3. Penetapan lokasi pemantauan emisi dan ambien;
      4. Pemasangan alat pemantauan kualitas udara;
      5. Pelaporan;

    2. pengambilan contoh uji dan analisis sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang meliputi:

      1. Metode penentuan tempat pengambilan contoh uji titik-titik lintas dalam emisi sumber tidak bergerak;
      2. Metode penentuan kecepatan aliran dan tingkat aliran volumetrik gas dalam emisi sumber tidak bergerak;
      3. Metode penentuan komposisi dan berat molekul gas dalam emisi sumber tidak bergerak;
      4. Metode penentuan kandungan uap air gas buang dalam cerobong dari emisi sumber tidak bergerak;
      5. Metode pengujian kadar partikulat dalam emisi sumber tidak bergerak secara Isokinetik;
      6. Metode pengujian opasitas dalam emisi sumber tidak bergerak secara visual;
      7. Metode pengujian kadar Sulfur Dioksida (SO2) dalam emisi sumber tidak bergerak dengan alat Spektrofotometer secara Turbidimetri;
      8. Metode pengujian kadar Sulfur Dioksida (SO2) dalam emisi sumber tidak bergerak secara Titrimetri;
      9. Metode pengujian kadar Nitrogen Oksida (NOX) dalam emisi sumber tidak bergerak dengan alat Spektrofotometer secara Kolorimetri;
      10. Metode pengujian kadar Total Sulfur Tereduksi (TRS) dalam emisi sumber tidak bergerak secara Oksida Termal;
      11. Metode pengujian kadar Klorin dan Klor Dioksida (Cl2 dan ClO2) dalam emisi sumber tidak bergerak secara Titrimetri;
      12. Metode pengujian kadar Hidrogen Klorida (HCl) dalam emisi sumber tidak bergerak dengan alat Spektrofotometer secara Merkuri Tiosianat;
      13. Metode pengujian kadar Hidrogen Klorida (HCl) dalam emisi sumber tidak bergerak secara Titrimetri;

    3. Persyaratan cerobong sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang meliputi:

      1. Pengaturan cerobong.
      2. Lubang sampling.
      3. Sarana pendukung.

    4. Unit pengendalian pencemaran udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang antara lain:

      1. Electrostatic Precipitator.
      2. Siklon.
      3. Pengumpul proses basah (Wet Process Collector).
      4. Cartridge Collector.
      5. Baghouses.

 

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 
Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 1996
Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

 


Sarwono Kusumaatmadja