Peraturan Pemerintah
Informasi Terbaru  | Isi Buku Tamu  | Lihat Buku Tamu  | Download  | Home 
 

 

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

 
UMUM

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (umumnya kendaraan bermotor) dan sumber yang tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) sedangkan pengendaliannya selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dari batasan baku mutu udara. Dengan adanya tolok ukur baku mutu udara maka akan dapat dilakukan penyusunan dan penetapan kegiatan pengendalian pencemaran udara. Penjabaran kegiatan pengendalian pencemaran udara nasional merupakan arahan dan pedoman yang sangat penting untuk pengendalian pencemaran udara di daerah. Disamping sumber bergerak dan sumber tidak bergerak seperti tersebut di atas, terdapat emisi yang spesifik yang penanganan upaya pengendaliannya masih belum ada acuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sumber emisi ini adalah pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan kendaraan berat spesifik lainnya.

Maka penggunaan sumber-sumber emisi spesifik tersebut di atas harus tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup.

Mengacu kepada Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan memepertimbangkan generasi kini dan yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pengendalian pencemaran udara mengacu kepada sasaran tersebut sehingga pola kegiatannya terarah dengan tetap memepertimbangkan hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa hak setiap anggota masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diikuti dengan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Sehingga setiap orang mempunyai peran yang jelas di dalam hak dan kewajibannya mengelola lingkungan hidup. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat serta setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan agar dalam setiap langkah kegiatannya tetap menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengendalian pencemaran udara mencakup kegiatan-kegiatan yang berintikan :

  1. inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara;
  2. penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara;
  3. penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kagiatan yang berdampak mencemari udara;
  4. pemantauan mutu kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis;
  5. pengawasan terhadap penaatan peraturan pengendalian pencemaran udara;
  6. peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara;
  7. kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan.
  8. penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non-teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

    Angka 1
      Cukup jelas
    Angka 2
      Cukup jelas
    Angka 3
      Cukup jelas
    Angka 4
      Cukup jelas
    Angka 5
      Cukup jelas
    Angka 6
      Cukup jelas
    Angka 7
      Cukup jelas
    Angka 8
      Yang dimaksud dengan udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya adalah udara ambien di luar lingkungan kerja yang sehat dan bersih yang aman untuk kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
    Angka 9
      Cukup jelas
    Angka 10
      Cukup jelas
    Angka 11
      Cukup jelas
    Angka 12
      Cukup jelas
    Angka 13
      Cukup jelas
    Angka 14
      Cukup jelas
    Angka 15
      Cukup jelas
    Angka 16
      Cukup jelas
    Angka 17
      Cukup jelas
    Angka 18
      Yang dimaksud dengan menggunakan suatu media udara atau padat untuk penyebarannya adalah :
      1. melalui media (perantara) udara untuk sumber gangguan kebisingan dan kebauan;
      2. melalui media (perantara) padatan untuk sumber gangguan getaran.
    Angka 19
      Cukup jelas
    Angka 20
      Cukup jelas
    Angka 21
      Cukup jelas
    Angka 22
      Yang dimaksud dengan diproduksi ulang adalah kegiatan rancang bangun kendaraan bermotor untuk menghasilkan kendaraan bermotor tipe baru yang menyebabkan berubahnya kondisi mesin baik dari dimensi, transmisi daya, maupun teknologi pembakarannya. Sehingga pada akhirnya dapat mengubah emisi gas buang yang dihasilkannya.
    Angka 23
      Cukup jelas
    Angka 24
      Cukup jelas
    Angka 25
      Cukup jelas
    Angka 26
      Cukup jelas
    Angka 27
      Cukup jelas
    Angka 28
      Cukup jelas
    Angka 29
      Cukup jelas
    Angka 30
      Cukup jelas
Pasal 2
    Sehubungan dengan adanya keterbatasan teknis dalam penyusunan dan pelaksanaannya di lapangan, maka untuk saat ini pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak spsesifik dan sumber tidak bergerak spesifik belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah ini.
Pasal 3
    Cukup jelas
Pasal 4
    Ayat (1)
      Baku mutu udara ambien nasional ditetapkan sebagai batas maksimum kualitas udara ambien nasional yang diperbolehkan untuk di semua kawasan di seluruh Indonesia. Sehingga arah dan tujuan dari penetapan baku mutu ini adalah untuk mencegah pencemaran udara nasional.
      Dalam penetapan baku mutu udara ambien nasional dilibatkan unsur-unsur instansi terkait dan mempertimbangkan standar-standar internasional.
    Ayat (2)
      Pertimbangan peninjauan baku mutu udara ambien nasional paling cepat setelah 5 (lima) tahun adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para investor.
Pasal 5
    Ayat (1)
      Status mutu ambien daerah adalah mutu udara ambien yang menggambarkan keadaan kualitas udara ambien di suatu lokasi pada waktu tertentu. Langkah untuk penetapan status mutu udara ambien daerah adalah dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi teknis tertentu saat dilakukannya pengambilan sampel udara ambien. Dalam penetapan status mutu udara ambien daerah terdapat beberapa kegiatan pokok yang harus diperhatikan, diantaranya :
      1. Inventarisasi data-data Indeks Standar Pencemar Udara atau data-data kualitas udara ambien daerah;
        Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) merupakan angka yang menggambarkan kualitas udara ambien di suatu area pada waktu tertentu dengan peralatan pemantau kualitas udara secara kontinyu dan otomatis. Dengan analisis data ini (bulanan dan tahunan) akan diketahui kecenderungan tentang kualitas udara di daerah yang bersangkutan. Sedangkan data-data kualitas udara ambien diperoleh dari pengambilan sampel secara manual.
      2. Inventarisasi sumber-sumber pencemar dan potensi emisinya;
        Pada dasarnya pencemaran yang terjadi ditimbulkan oleh berbagai aktivitas. Aktivitas utama yang sangat berpengaruh bagi timbulnya pencemaran adalah industri, transportasi, rumah tangga, pembakaran buangan padat (sampah), pembukaan lahan-lahan lain-lain. Potensi masing-masing sumber dalam mengemisikan pencemar perlu diketahui agar dapat dihitung besarnya emisi yang timbul serta kontribusi yang diberikan oleh masing-masing aktivitas di setiap kota.
      3. Inventarisasi kondisi atmosfir di daerah;

      Kondisi ini meliputi meteorologi dan topografi dari daerah yang bersangkutan. Meteorologi memungkinkan terjadinya berbagai pergerakan dan reaksi polutan di atmosfer. Sedangkan topografi berpengaruh terhadap sifat penyebaran pencemar. Sehingga secara tidak langsung hal ini akan mempengaruhi dalam penentuan status mutu udara ambien.
    Ayat (2)
      Baku mutu udara ambien daerah ditetapkan sebagai sebagai batas maksimum kualitas udara ambien daerah yang diperbolehkan dan berlaku di seluruh wilayah udara di atas batas administratif daerah.
    Ayat (3)
      Cukup jelas
    Ayat (4)
      Cukup jelas
    Ayat (5)
      Cukup jelas
    Ayat (6)
      Cukup jelas
Pasal 6
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
    Ayat (3)
      Cukup jelas
    Ayat (4)
      Cukup jelas
Pasal 7
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 8
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Parameter dominan dan kritis adalah parameter yang konsentrasinya relatif tinggi dibandingkan dengan parameter lain yang dikeluarkan dari cerobong industri atau pipa gas buang kendaraan bermotor.
      Selanjutnya, kualitas bahan bakar yang dimaksudkan adalah kadar parameter tertentu yang dalam proses pembakarannya akan mempengaruhi mutu emisi yang dikeluarkan.
    Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 9
    Ayat (1)
      Pengkajian baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor tipe baru akan diperketat sesuai dengan kemampuan teknologi kendaraan bermotor yang tersedia saat ini, pilihan-pilihan teknologi pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor yang akan datang seperti penggunaan catalic converter (suatu peralatan yang dapat mereduksi kadar polutan gas buang kendaraan bermotor sampai dengan 90%) serta penggunaan bahan bakar khususnya solar dengan kadar Belerang (S) yang rendah serta bensin bebas Timah Hitam (Pb) atau timbal.
      Pengkajian baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor lama akan semakin diperketat setiap 5 (lima) tahun disesuaikan dengn umur kendaraan bermotor. Hal ini untuk mengantisipasi penggunaan bensin bekas timbal di era perdagangan bebas dan ekspor ke negara-negara lain yang telah menggunakan bensin bebas timbal.
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 10
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Huruf a
        Cukup jelas
      Huruf b
        Cukup jelas
      Huruf c
        Cukup jelas
      Huruf d
        Baku tingkat gangguan lainnya adalah baku tingkat gangguan elektromagnetik.
    Ayat (3)
      Cukup jelas
    Ayat (4)
      Cukup jelas
    Ayat (5)
      Cukup jelas
Pasal 11
    Ayat (1)
      Baku tingkat gangguan untuk sumber tidak bergerak akan dikaji sesuai dengan perkembangan teknologi pengendalian kebisingan, kebauan, dan getaran untuk saat ini dan masa mendatang.
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 12
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Indeks Standar Pencemar Udara adalah indeks atau angka yang sudah baku yang diambil dari negara-negara maju.
      Penetapan pertimbangan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan dan nilai esetetika adalah sudah baku yang diambil dari negara-negara maju.
Pasal 13
    Cukup jelas
Pasal 14
    Ayat (1)
      Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) diperoleh dari stasiun pemantau kualitas udara ambien secara otomatis sehingga dapat diperoleh:
      1. data harian;
      2. data yang real time (waktu nyata);
      3. data yang kontinyu dari waktu ke waktu.

      Ketiga data di atas adalah yang dipersyaratkan dalam pemakaian sistem Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 15
    Pengumuman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dilakukan setiap hari secara nasional oleh Instansi yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk wilayah tingkat II dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya yang bersangkutan. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui media cetak (surat kabar) dan/atau media cetak elektronik (misalnya televisi, radio, dan internet).
Pasal 16
    Pengendalian pencemaran udara yang unsur-unsurnya terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas udara berpijak pada 2 (dua) kegiatan pokok yaitu penaatan baku mutu dan pemantauan mutu udara baik emisi maupun ambien. Sedangkan kegiatan penanggulangan dan pemulihan pada umumnya dilakukan setelah kedua kegiatan pokok di atas dilaksanakan.
Pasal 17
    Ayat (1)
      Kebijaksanaan teknis pengendalian pencemaran udara secara nasional berisikan kebijaksanaan tentang :
      1. penetapan dan pelaksanaan program kerja nasional di bidang pengendalian pencemaran udara;
      2. pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran udara kepada Pemerintah Daerah;
      3. evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pengendalian pencemaran udara di daerah.
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 18
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
    Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 19
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 20
    Huruf a
      Cukup jelas
    Huruf b
      Penetapan kebijaksanaan dalam rangka pencegahan pencemaran udara, misalnya penggunaan bahan bakar bersih, peningkatan peran masyarakat, penetapan pola pemasyrakatan program dan penetapan kebijaksanaan yang lain yang strategis.
Pasal 21
    Huruf a
      Menaati baku mutu (udara ambien, emisi dan gangguan) berarti di bawah baku mutu untuk parameter-parameter tertentu dengan melihat jenis dan kondisi kegiatan.
    Huruf b
      Cukup jelas
    Huruf c
      Cukup jelas
Pasal 22
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 23
    Cukup jelas
Pasal 24
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
    Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 25
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 26
    Ayat (1)
      Angka 300 merupakan suatu angka yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian internasional yang menyatakan bahwa angka 300 berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.
    Ayat (2)
      Pengumuman keadaan darurat kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media cetak (surat kabar) dan/atau media elektronik (misalnya televisi, radio, dan internet)
Pasal 27
    Cukup jelas
Pasal 28
    Cukup jelas
Pasal 29
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 30
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan pendukung dalam kaitannya dengan penaatan baku mutu emisi, ambien, dan kebisingan. Contohnya : persyaratan lubang sampling di cerobong asap, persyaratan titik sampling untuk udara ambien, persyaratan pelaporan dan persyaratan teknis lainnya.
Pasal 31
    Kebijaksanaan dasar penanggulangan pencemaran udara untuk sumber bergerak dapat dilakukan dengan cara penggunaan bahan bakar bebas timbal dan kadar belerang rendah untuk kendaraaan bermotor baru, dan lama penggunaan catalic converter (peralatan yang dapat mereduksi polutan gas buang kendaraan bermotor sampai dengan 90 %), dan meningkatkan penggunaan bahan bakar gas serta meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat untuk merawat kendaraan bermotornya sehingga emisi gas buangnya menjadi rendah.
Pasal 32
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 33
    Cukup jelas
Pasal 34
    Ayat (1)
      Uji tipe emisi terhadap kendaraan bermotor tipe baru dilakukan dengan cara sampling. Artinya, tidak setiap kendaraan bermotor tipe baru dilakukan uji emisi melainkan untuk tiap sejumlah produk akan diambil satu sampel.
      Selanjutnya, pengujian kendaraan bermotor tipe baru dilakukan dengan alat Chasis Dynamometer dengan suatu standar mode yang berbeda-beda untuk setiap jenis dan berat kendaraan bermotor. Pengujian ini dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus untuk pengujian mode (Type Approval).
    Ayat (2)
      Cukup jelas
    Ayat (3)
      Cukup jelas
    Ayat (4)
      Cukup jelas
Pasal 35
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Hasil uji tipe gas buang kendaraan bermotor tipe baru diumumkan kepada masyarakat melalui media diantaranya, media cetak (surat kabar) dan/atau media elektronik (misalnya televisi, radio, dan internet)
    Ayat (3)
      Pedoman teknis dan tata cara hasil uji tipe emisi akan memuat hasil uji tipe emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan baku mutu emisinya, metode pengujian yang digunakan dan mekanisme pengujiannya.
Pasal 36
    Ayat (1)
      Berbeda dengan kendaraan bermotor tipe baru, setiap kendaraan bermotor lama wajib menjalani uji emisi berkala. Uji emisi berkala terhadap kendaraan bermotor lama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, untuk kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dilakukan pada kondisi mesin hidup dengan perseneling dalam keadaan netral (kondisi idle). Kedua, untuk kendaraan bermotor berbahan bakar solar dilakukan pada kondisi percepatan bebas, yaitu kondisi mesin hidup dengan gas ditekan pada percepatan penuh.
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 37
    Cukup jelas
Pasal 38
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 39
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 40
    Cukup jelas
Pasal 41
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
    Ayat (3)
      Cukup jelas
    Ayat (4)
      Cukup jelas
Pasal 42
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Hasil pengujian tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru diumumkan kepada masyarakat melalui media diantaranya, media cetak (surat kabar) dan/atau media elektronik (misalnya televisi, radio, dan internet).
    Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 43
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 44
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 45
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 46
    Cukup jelas
Pasal 47
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
    Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 48
    Cukup jelas
Pasal 49
    Cukup jelas
Pasal 50
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 51
    Ayat (1)
      Pemantauan terhadap mutu udara ambien yang dilakukan masyarakat dilakukan di luar area kegiatan
    Ayat (2)
      Cukup jelas
    Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 52
    Cukup jelas
Pasal 53
    Cukup jelas
Pasal 54
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 55
    Cukup jelas
Pasal 56
    Ayat (1)
      Cukup jelas
    Ayat (2)
      Cukup jelas
Pasal 57
    Cukup jelas
Pasal 58
    Cukup jelas
Pasal 59
    Cukup jelas